Minggu, 15 November 2015

kaimana

Kabupaten Kaimana yang oleh karena letaknya yang strategis sebagai tempat persinggahan (transit) telah mendapat pengaruh budaya dari luar (interaksi sosial) sehingga nilai-nilai adat asli daerah ini telah terakulturasi oleh nilai-nilai budaya sekitar.
Penduduk yang bermukim di daerah pegunungan pedalaman belum banyak dipengaruhi oleh interaksi dari luar, sedangkan penduduk daerah pesisir telah banyak mendapat pengaruh tersebut melalui perkawinan, seni musik/ tari maupun cara berbusana.
Penduduk Distrik Kaimana Kota sebagian besar tersebut pada daerah kampung-kampung. Penduduk Distrik Kaimana yang merupakan suku-suku lokal adalah penduduk terbesar, disusul berturut-turut oleh penduduk non pribumi(berasal dari daerah luar) yang tersebar di beberapa kampung di wilayah kelurahan kaimana kota, seperti kampung Seram dan kaki Air. Penduduk non pribumi di dua kampung ini merupakan migrasi penduduk secara spontan dari daerah Maluku dan Sulawesi Selatan serta pulau Jawa, yang hidup membentuk pola pemukiman bergerombol dalam kantung-kantung pemukiman yang saling terpisah.
Penduduk suku asli pribumi terdapat di daerah kampung-kampung di dalam dan di luar kelurahan kaimana kota. Suku-suku asli di antaranya suku Irarutu, Mairasi, Kambarau dan Koiwai. Persebaran suku Irarutu terdapat di daerah selatan kelurahan kaimana kota dan suku ini berasal dari Distrik Teluk Arguni. Suku Mairasi berasal dari pedalaman bagian Timur Kaimana dan tersebar di pesisir pantai Utara Timur Distrik Kaimana. Suku Kambrau berasal dari Distrik Teluk Kambrau ,Distrik Kaimana dan daerah Teluk Arguni dan tersebar di pesisir pantai selatan dan Utara distrik Kaimana Kota. Suku Koiwai berasal dari daerah Barat Distrik Buruway dan daerah Utara Distrik Kaimana suku ini hampir sebagian besar mendiami daerah-daerah kepulauan.[2]

Agama

Komposisi pemeluk agama di Kabupaten Kaimana terlihat cukup beragam, yakni Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Kondisi kerukunan dan toleransi antar umat beragama berjalan cukup baik.

Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi penduduk wilayah Kabupaten Kaimana umumnya bergerak dalam bidang perikanan dan pertanian yang sifatnya subsistem, perkebunan tradisional, buruh bangunan dan buruh pelabuhan. Sedangkan dunia usaha umumnya ditekuni oleh penduduk asal bugis, jawa dan Warga Negaran Indonesia keturunan. Dengan berhembusnya arus reformasi maka telah pula diberdayakan sejumlah putra daerah asli Kaimana untuk menekuni bidang leveransir dan developer.
Kondisi ekonomi penduduk di kampung-kampung maupun di kota Kabupaten Kaimana bersifat usb-sistem, yaitu sebagai petani maupun nelayan, artinya hasil produksi pertanian maupun perikanan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara terbatas dan konsumtif, sebagian kecil penduduk lainnya menekuni lapangan pekerjaan sebagai PNS, pedagang, buruh bangunan dan pelabuhan serta sektor informal lainnya.
Mata pencaharian penduduk di wilayah Kabupaten Kaimana umumnya pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa. Sektor pertanian dan perikanan masih bersifat tradisional. Sedangkan dunia usaha umumnya ditekuni oleh penduduk asal Bugis, Jawa dan Warga Negara Indonesia Keturunan. Dewasa ini telah diberdayakan sejumlah putera daerah untuk menekuni bidang leveransir dan developer.
kondisi ekonomi penduduk pedesaan hingga saat ini masih bersifat tradisional (pertanian dan perikanan), artinya hasil produksi pertanian dan perikanan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara terbatas, sedangkan penduduk perkotaan di Kabupaten Kaimana sebagian lainnya menekuni lapangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang, buruh bangunan dan pelabuhan serta sektor informal lainnya.

Transportasi

Saat ini untuk mencapai Kaimana, dapat dilakukan melalui jalur laut dan udara. Kapal Penumpang Ciremai dengan kapasitas 1500 penumpang berlayar dari Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Soekarno Hatta (Makassar), Baubau, Ambon, Banda, Tual, Kaimana, Fakfak dua kali dalam sebulan. Sementara maskapai penerbangan yang singgah di Kaimana yaitu: Lion (wings) air dengan pesawat ATR-72 pada hari: Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu; Ekspress Air dengan pesawat Dornier Torbo Prop pada tiap hari kecuali hari minggu; Merpati dengan Twin Otter pada hari Rabu dan Sabtu; Trigana Air dengan Pesawat Twin Otter pada hari Selasa. Seluruh penerbangan telah terkoneksi dengan pesawat berbadan lebar untuk melanjutkan penerbangan ke kota-kota lain di Indonesia.[3]

Gambar-gambar

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

syam

Menurut kesaksian di ruang sidangnya di pengadilan karena terlibat dalam Gerakan 30 September, Sjam lahir di Tuban, Jawa Timur pada tahun 1924. Dia adalah keturunan dari pedagang Arab yang menetap di pantai utara Jawa. Dia mengenyam pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian sekolah agronomi di Surabaya. Sekolah agronomi ditutup ketika Jepang menyerbu Hindia Belanda pada tahun 1942. Sjam meninggalkan studinya sebelum lulus dan pergi ke Yogyakarta, disana ia masuk di sekolah bisnis. Dia adalah anggota dari kelompok Pathuk, pemuda yang melawan Jepang di sekitar distrik Pathuk Yogyakarta. Dia berpartisipasi dalam serangan terhadap kantor pemerintah Jepang utama yang berada di Yogyakarta pada September 1945 ketika kelompoknya menurunkan bendera Jepang dan menaikkan bendera Indonesia merah putih.[1]

Awal karier politik

Pada tahun 1947 pemimpin Partai Sosialis mengirim lima pemuda, termasuk Sjam, ke Jakarta untuk membantu para pejabat republik menyelundupkan perbekalan dan uang ke Yogyakarta, pada saat menjadi ibukota Indonesia. Setibanya di Jakarta, Sjam menghubungi pejabat republik. Sjam bekerja di Departemen Informasi dan tinggal di Jalan Guntur. Dia bertemu dengan orang-orang yang telah belajar di Belanda dan belajar Marxism-Leninisme seminggu sekali. Sjam adalah seorang PNS tahun 1947-1948, dan mengorganisir persatuan buruh pada periode 1948-1950. Bersama dengan empat anggota kelompok lainnya, Sjam bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1949, kemudian bergabung dengan bagian militer dari Departemen Organisasi PKI di tahun 1950-an. Dia memiliki sejumlah besar kontak di militer yang dia dikenal dalam kelompok Pathuk.[1]
Namun, meskipun Sjam mengaku di pengadilan bahwa ia bergabung PKI pada tahun 1949, menurut Mortimer ia terdaftar (dengan nama Kamarusaman) di Suara Sosialis, sebagai anggota Partai Sosialis ia menjalani pelatihan intensif di Jakarta.[2] Menurut Roosa, Sjam tidak mungkin menjadi anggota dari kedua organisasi Komunis dan Partai Sosialis pada saat yang sama di tahun 1950-an.[1]

Bersinar bersama PKI

Roosa mengklaim bahwa Sjam membantu pemimpin PKI D.N. Aidit dan M.H. Lukman "muncul kembali" di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta setelah mereka berpura-pura pergi ke pengasingan setelah Peristiwa Madiun pada tahun 1948 ketika ada kudeta dari sayap kiri yang gagal. Sjam membantu kedua orang itu melewati imigrasi.[1]
Pada tahun 1964 atau 1964, Sjam, diangkat menjadi kepala Biro Khusus PKI.[3] Ini terdiri dari lima laki-laki: Sjam sendiri, Pono (Supono Marsudidjojo), asisten Sjam, Bono, Wandi dan Hamim. Tiga orang pertama memiliki tugas menghubungi personil militer untuk mengumpulkan informasi. Semua anggota kelompok ini memiliki pekerjaan pada siang hari untuk menyembunyikan keanggotaan partai dan fungsi mereka yang sebenarnya.[4] Kelima orang bertemu sebulan sekali untuk bertukar informasi, yang kemudian Sjam akan menyampaikan kepada Aidit, yang kemudian pada gilirannya akan memberi perintah. Dalam PKI, hanya Aidit dan beberapa anggota senior partai mengetahui keberadaan Biro Khusus, dan sejumlah langkah diambil untuk menjamin kerahasiaan yang dipertahankan. Untuk orang luar, Sjam, Pono dan Bono tampaknya menjadi mata-mata militer.[5] Ketiga orang ini memiliki kartu resmi yang memungkinkan mereka mendapat akses ke pangkalan Angkatan Darat, dan masing-masing bisa memperbaiki kontrak mereka sendiri. Pada pengadilannya tahun 1967, Sjam mengatakan bahwa upayanya untuk merekrut tentara mulai dengan pendekatan yang ramah, kemudian jika tidak ada perlawanan yang dihadapi, dipindahkan secara bertahap pada teori Marxis, meskipun tujuannya adalah untuk merekrut informan daripada dijadikan anggota partai.[6] Sebagai imbalannya, Sjam dan rekan-rekannya menyampaikan informasi kepada militer tentang pemberontakan yang dilakukan Islamis yang sedang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Mengingat bahwa banyak dari para pemberontak yang sengit dan anti-komunis, ini menjadi kepentingan PKI.[7]

Peran di Gerakan 30 September

Menurut kesaksian Sjam di jejaknya, pada pertengahan 1965, Biro Khusus PKI di bawah Sjam telah cukup sukses menyusup ke militer, dan dalam kontak yang teratur dengan ratusan petugas.[8] Situasi di Indonesia pada waktu itu sangat tegang, dengan inflasi merajalela dan rumor dengan daftar kematian yang disusun oleh komunis dan non-komunis. Dalam jangka sampai Hari Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober 1965, dengan sejumlah besar pasukan menuju ibukota, banyak orang mengharapkan kudeta.[9] Pemimpin PKI D.N. Aidit meminta Sjam untuk menggunakan kontak untuk mengetahui apakah rumor itu benar. Sjam menyimpulkan bahwa mereka disana, dan memberitahu Aidit.[10]
Pada malam tanggal 30 September 1965, kelompok yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September diculik dan kemudian membunuh enam jenderal Angkatan Darat Indonesia. Keesokan paginya, anggota bersenjata kelompok mengambil alih alun-alun di pusat Jakarta, dan mengumumkan melalui radio nasional Indonesia bahwa mereka telah bertindak untuk menggagalkan kudeta yang direncanakan oleh sekelompok jenderal Angkatan Darat.[11]
Pada subuh keesokan harinya, Sjam, bersama dengan Presiden Sukarno, Wakil Komandan Angkatan Udara Marsekal Omar Dani dan pemimpin PKI D.N. Aidit dan semua pemimpin digerakkan ke Bandara Halim, pinggiran Jakarta.[11] Roosa percaya bahwa bukan bawahan Aidit, Sjam sebenarnya bertanggung jawab atas gerakan tersebut. Dia memimpin setelah yakin dirinya diperlukan untuk mencegah kudeta militer, dan telah membujuk para perwira yang setia kepadanya dan PKI untuk bergabung dengan gerakan tersebut.[12]
Setelah berjanji pada Aidit bahwa rencana akan bekerja, Sjam bertekad untuk melanjutkan, meskipun berkekurangan karena komunikasi dan perencanaan yang buruk. Bahkan setelah kegagalan untuk menculik staf militer Nasution, pembunuhan yang tidak direncanakan dari para jenderal yang diculik dan kegagalan untuk memperoleh restu dari Sukarno, Aidit dan Sjam bersikeras tetap melanjutkan. Namun, setelah menjadi jelas bahwa gerakan di Jakarta menjadi gagal total, Sjam dan Aidit memutuskan bahwa pemimpin PKI harus terbang ke Jawa Tengah untuk melanjutkan perjuangan.[13] Sjam dibawa ke Jakarta, dan akhirnya ditangkap pada Maret 1967.[14]

Kesaksian di pengadilan dan eksekusi

Di pengadilan sebagai saksi selama persidangan karena orang lain menuduh atau bertanggung jawab atas Gerakan 30 September, Sjam mengaku ia telah bertindak di bawah perintah Aidit. Ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1968, tetapi terus muncul sebagai saksi dalam berbagai masalah terkait, di mana ia terus mengungkapkan rincian lebih lanjut untuk menunda eksekusi. Dia akhirnya dieksekusi pada bulan September 1986.[15]

Referensi

Referensi umum

  • Mortimer, Rex (1974). Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965 Cornell University Press, Ithaca, New York ISBN 0-8014-0825-3
  • Roosa, John (2007) Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement & Suharto's Coup D'État in Indonesia, University of Wisconsin Press. ISBN 978-0-299-22034-1
  • Sekretariat Negara Republik Indonesia (1975) 30 Tahun Indonesia Merdeka: Jilid 3 (1965-1973) (30 Years of Indonesian Independence: Volume 3 (1965-1973))

Catatan

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

kategori

PGM Indonesia di bentuk pada tanggal 23 Juli 2008 di Jakarta serta dideklarasikan pada tanggal 24 Juli 2008 di Aula Pandansari, Cibubur Jakarta dengan dihadiri oleh 1.260 guru madrasah yang berasal dari 12 Provinsi dan 26 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta.[2]
Agar keberadaan Persatuan Guru Madrasah (PGM ) lebih diakui oleh berbagai pihak, maka atas inisiatif DPW PGM Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten diadakanlah Musyawarah Nasional Guru Madrasah yang pertama pada tanggal 23-24 Juli 2008 di Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta dengan menghasilkan beberapa keputusan antara lain berdirinya Organisasi Profesi Guru Madrasah yaitu Persatuan Guru Madrasah (PGM) serta penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Madrasah.
Dalam perkembangan selanjutnya Persatuan Guru Madrasah Indonesia yang disingkat PGM Indonesia merubah nama menjadi Perkumpulan Guru Madrasah yang disingkat PGM berdasarkan hasil Musyawarah Nasional II Persatuan Guru Madrasah yang dilaksanakan pada tanggal 27-28 Desember 2012 di Taman Wiladatika, Cibubur .
Sebagai langkah awal kepengurusan yang baru, maka diadakan Pelantikan Pengurus DPP PGM Indonesia Masa Bakti 2013-2018 di Asrama Haji Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi sekaligus Pencanangan Gerakan Nasional Cinta Madrasah yang disingkat GENCAR

Tujuan berdirinya PGM

Program pendidikan diarahkan kepada perwujudan masyarakat Indonesia yang beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kecerdasan intelektual, sosial dan spiritual, memiliki kecakapan hidup, berbudaya dan berkepribadian Indonesia. Dan untuk mencapai hal tersebut kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas harus sungguh-sungguh merata dan dikelola secara efektif, produktif, afisien, akuntabel dan transparan.[3]
Sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan pendidikan nasional yang berkualitas, antara lain kualitas guru madrasah, fasilitas belajar yang cukup dan sesuai standar, dan relevansi kurikulum.[4]
Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia didirikan salah satu tujuannya adalah untuk menjawab tantangan diatas, yaitu bagaimana menciptakan guru-guru yang berkualitas yang pada akhirnya bangsa ini akan untuk bersaing bangsa lain. Melalui PGM Indonesia peningkatan kualitasa guru madrasah dapat dilakukan melalui kegiatan seminar pendidikan, pendidikan dan pelatihan bagi guru, diskusi ilmiah, dan sebagainya, yang hasil dari kegiatan tersebut dapat implementasikan dalam proses belajar mengajar di madrasah.[5]
Selain itu PGM Indonesia dibutuhkan pula dalam rangka membela hak-hak guru madrasah, antara lain meningkatkan kesejahteraan guru madrasah dengan mendorong kepada pemerintah agar tidak ada lagi diskriminasi pengangkatan PNS bagi guru-guru honorer di madrasah serta teralokasikannya dana insentif bagi guru-guru madrasah didaerah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, karena hakikatnya guru madrasah mampu berkontribusi terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut menunaikan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar misalkan, yang sesungguhnya pajak tersebut harus pula dikembalikan kepada rakyat, termasuk guru didalamnya.[6]
Disinilah arti penting didirikannya PGM Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang dibarengi dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru, hingga guru madrasah menjadi lebih bermartabat yang pada akhirnya tujuan pendidikan dapat terwujud.

Pengurus PGM

Susunan dan Personalia Pengurus Persatuan Guru Madrasah Indonesia Masa Bakti Tahun 2008-2013 yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2008 di Jakarta.

DEWAN PEMBINA

DEWAN KEHORMATAN

  • Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita
  • Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, MS.
  • Prof. Dr. Abin Syamsuddin, MA
  • Prof. Dr. Husni Rahim
  • Prof. Dr. Muhammad Ali, MA
  • Prof. Dr. Nanat Fatah Nasir, MS.
  • Prof. Dr. Bambang Pranowo,MA
  • Prof. Dr. Bejo Sumantri, M.Si.
  • Drs. Subagjo, MM
  • Dr. Firdaus, M.Si.
  • Dr. Sudarsono Hajo Sukarto, MA
  • Dr. Asep Saeful Muhtadi, MA
  • Dr. Icep Fadlil Yani Ainusyamsi
  • Drs. Muhaimin Luthfi, MM
  • Drs. H. Ubaydillah Khoir, M.Pd.I
  • Drs. Muh. Yusuf AS.
  • Hasbullah Rahmad.S.Pd, M.Hum

DEWAN PENGURUS PUSAT

A. PENGURUS HARIAN
  • Ketua Umum: Prof. Dr. Abdul Majid, MA
  • Ketua I: Dra. Nursi Arsyirawati, M.Si
  • Ketua II: Drs. Muhammad Nizar, M.Pd.I
  • Ketua III:Drs. Thaif Abdul Manan, MM
  • Ketua IV: Dr. Adang Hambali,MA
  • Ketua V: Asmawi, SH.
  • Ketua VI: Drs. Syihabuddin
  • Sekretaris Umum: Drs. Ahmad Sadeli, M.Pd.I
  • Sekretaris I: Sodik Murdiono, M.Pd.
  • Sekretaris II: Badrudin S.Pd.
  • Sekretaris III: Drs. Aam Ruswana, M.Kes
  • Sekretaris IV: Drs. Ahmad Ade
  • Sekretaris V: Muzakir, S.Ag.
  • Sekretaris VI: Bambang Q-Anees, MA
  • Bendahara Umum: Dra. Neni Argaeni, M.Pd.I
  • Bendahara I: Muhamad Soleh, S.Ag.
  • Bendahara II: Drs. Ibrahim, M.Pd.I
  • Bendahara III: Rizal Syarifuddin, ST.
  • Bendahara IV : Drs. Ahmad Aliyuddin, M.Pd
  • Bendahara V : Agus Ridallah, SH. MH.
  • Bendahara VI : Drs. Bin bin
B. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
Departemen Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender
  • Dra. Ety Suhartina M.Pd.
  • Drs. Wahidin, MM
  • Mulyawan, MA
  • Drs. Munir, M.Pd.I
  • Suhendi, S.Ag
  • Gusti Mailina, S.Pd.
  • Dra. Ani Heryani
Departemen Organisasi dan Profesi
  • Drs. Kadar Sholihat, M.Si.
  • Drs. Sutrisno M.Pd.
  • Rahmatullah, S.Pd.I
  • Drs. Hery Purnama
  • Drs. Ijan Sujana
  • Dra. Lela Nurlaela
  • Dra. Ika Nur Mustikawaty
Departemen Usaha dan Kesejahteraan Sosial
  • Dra. Euis Heriyani, M.M.Pd.
  • Dra. Nurhayati, M.Pd.I
  • Sanukri Barna, SE.
  • Drs. Sumardi Wijaya
  • Julaekha, S.Ag.
  • Dra. Siti Atiqah
  • Dra. Lily Agustiawaty
Departemen Hubungan Kerjasama dan Informasi
  • Drs. Ahmad Gibson Al-Bustomi, MA
  • Enjang AS., MA.
  • Rahmatullah, S.Pd., M.Pd.
  • Masdalipah, MM
  • Drs. Aliyuddin Syakir
  • Kosasih, S.Ag.
  • Drs. M. Zahruddin
Departemen Advokasi dan Perlindungan Hukum
  • Drs. Jaja Jaelani, MM
  • Drs. Hawasi, M.Pd.I
  • Drs. Madani, MA
  • Ahmad Rifa’i, M.Hi
  • Suyatno, S.Pd. M.Pd.
  • Drs. Abuddin Somad
  • Ade Zaenuddin, S.Ag.
Departemen Penelitian dan Pengembangan
  • Ir. Yaya Ropandi, M.Si
  • Drs. Asep Ruhiyat, M.M.Pd.
  • Radea Juli A Hambali,M.Hum
  • Drs. M. Soleh Kartono
  • Drs. Didin Haribuddin
  • Drs. Rofiuddin Achyari
  • Rizalah Lukman Al-Faraby, S.Pd.I
  • Muhammad Fauzan, M.Pd
  • Mulyawan, M.Pd
  • Supangat, M.Pd

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Guru Madrasah Bentuk PGM Indonesia jpnn.com
  2. ^ Sejarah Persatuan Guru Madrasah Indonesia pgmidpwjabar.weebly.com
  3. ^ Andil Besar Guru Madrasah husnulkhotimah.com
  4. ^ Unjuk Rasa Persatuan Guru Madrasah Swasta se Indonesia store.tempo.co
  5. ^ PGMI Potensi Besar Sektor Pendidikan bedanews.com
  6. ^ Pengurus Persatuan Guru Madrasah Indonesia sulsel.kemenag.go.id

Pranara luar

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

basuki

Basuki adalah putra pertama dari Alm. Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) dan Buniarti Ningsing (Boen Nen Tjauw).[1] Ia lahir di Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 1966.[8][1] Basuki memiliki tiga orang adik, yaitu Basuri Tjahaja Purnama (dokter PNS dan Bupati di Kabupaten Belitung Timur), Fifi Lety (praktisi hukum), Harry Basuki (praktisi dan konsultan bidang pariwisata dan perhotelan). Keluarganya adalah keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka (Kejia).
Masa kecil Basuki lebih banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, hingga selesai menamatkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama.[1] Setamat dari sekolah menengah pertama, ia melanjutkan sekolahnya di Jakarta.[1] Di Jakarta, Basuki menimba ilmu di Universitas Trisakti dengan jurusan Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral.[1] Selama menempuh pendidikan di Jakarta, Ahok diurus oleh seorang wanita Bugis beragama Islam yang bernama Misribu Andi Baso Amier binti Acca.[9] Setelah lulus dengan gelar Insinyur Geologi, Basuki kembali ke Belitung dan mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah pada tahun 1989.[1]
Basuki menikah dengan Veronica, kelahiran Medan, Sumatera Utara, dan dikaruniai 3 orang putra-putri bernama Nicholas Sean Purnama, Nathania, dan Daud Albeenner.
Nama panggilan "Ahok" berasal dari ayahnya.[1] Mendiang Indra Tjahja Purnama ingin Basuki menjadi seseorang yang sukses dan memberikan panggilan khusus baginya, yakni "Banhok". Kata "Ban" sendiri berarti puluhan ribu, sementara "Hok" memiliki arti belajar.[1] Bila digabungkan, keduanya bermakna "belajar di segala bidang."[1] Lama kelamaan, panggilan Banhok berubah menjadi Ahok.[1]

Pendidikan

Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, Basuki melanjutkan studinya di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur pada tahun 1990. Basuki menyelesaikan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.[10]

Karier bisnis

Pada tahun 1992 Basuki mengawali kiprahnya di dunia bisnis sebagai Direktur PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.[11] Pada tahun 1995, Basuki memutuskan berhenti bekerja di PT Simaxindo Primadaya.[11] Ia kemudian mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur.[11] Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah yang pertama dibangun di Pulau Belitung, dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman.[11] Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).[11]
Pada akhir tahun 2004, seorang investor Korea berhasil diyakinkan untuk membangun Tin Smelter (pengolahan dan pemurnian bijih timah) di KIAK.[11] Investor asing tersebut tertarik dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK.[11]

Kiprah politik

Poster kampanye Jokowi dan Basuki
Pada tahun 2004 Basuki terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB) sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Partai PIB adalah partai politik yang didirikan oleh Alm. Sjahrir.

Bupati Belitung Timur

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005, Basuki berpasangan dengan Khairul Effendi, B.Sc. dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ikut sebagai calon Bupati-Wakil Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Dengan mengantongi suara 37,13 persen pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama. Pasangan Basuki-Khairul ini unggul di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi lumbung suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu. Basuki kemudian mengajukan pengunduran dirinya pada 11 Desember 2006 untuk maju dalam Pilgub Bangka Belitung 2007. Pada 22 Desember 2006, ia resmi menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, Khairul Effendi.
Keputusan mundur dan mewariskan posisi kepada wakil bupati ini di kemudian hari menjadi masalah karena Khairul Effendi memberikan testimoni kekecewaannya kepada Basuki karena meninggalkan janji politik atas Belitung Timur tanpa menyelesaikannya. [12]

Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2007

Di pilkada Gubernur Bangka Belitung tahun 2007, Basuki mengambil bagian menjadi kandidat calon Gubernur. Presiden RI Ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung Basuki untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung dan ikut berkampanye untuknya. Gus Dur menyatakan bahwa "Ahok sudah melaksanakan program terbaik ketika memimpin Kabupaten Belitung Timur dengan membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warganya". Namun dalam pemilihan tersebut ia dikalahkan oleh rivalnya, Eko Maulana Ali.
Pada 2008, ia menulis buku biografi berjudul "Merubah Indonesia".[13]

Anggota DPR RI 2009-2014

Pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golongan Karya. Ia sukses meraup 119.232 suara[14] dan duduk di Komisi II[15]. Pada tahun 2011, ia membuat kontroversi setelah menyuarakan laporan dan keluhan masyarakat Bangka Belitung yang ditemuinya secara pribadi dalam masa reses. Laporan ini mengenai bahaya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kapal hisap dalam eksploitasi timah. Basuki dianggap menghina pengusaha dari Belitung dan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR oleh Front Pemuda Bangka Belitung (FPB). Ia menyayangkan aksi pelaporan ini karena tidak substansial dengan masalah yang ia bicarakan, yaitu pencemaran lingkungan.[16]
Pada tahun 2010, ia telah menyuarakan pentingnya laporan kekayaan dan pembuktian terbalik bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti proses pilkada.[17]

Wakil Gubernur DKI Jakarta

Potret Basuki ketika menjabat wakil gubernur.
Basuki sesungguhnya telah berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2011 melalui jalur independen. Ia sempat berusaha mengumpulkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) untuk bisa memenuhi persyaratan maju menjadi calon independen. Namun pada awal tahun 2012, ia mengaku pesimistis akan memenuhi syarat dukungan dan berpikir untuk menggunakan jalur melalui partai politik.[18]
Pada akhirnya Basuki mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo dalam Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012. Pasangan Jokowi-Basuki ini mendapat 1.847.157 (42,60%) suara pada putaran pertama, dan 2.472.130 (53,82%) suara pada putaran kedua, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.[19][20]

Gubernur DKI Jakarta

Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur

Selama kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Jokowi meletakkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk mengisi posisi ini, Basuki mengisi posisi Pejabat (Plt) Gubernur hingga akhirnya Jokowi dilantik sebagai Presiden RI, yang mengharuskannya mundur dan Basuki resmi diangkat sebagai Gubernur sesuai Perpu Pilkada No 1 tahun 2014 pada tanggal 14 November 2014[21] Pada pemilihan presiden tersebut, walaupun Ahok adalah Plt Gubernur dari Jokowi, namun ia mendukung Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden lawan dari Jokowi.[22] Bahkan, jika Prabowo menang dalam pemilihan tersebut, Ahok dijanjikan akan dijadikan Menteri Dalam Negeri Indonesia agar dia dapat melakukan reformasi anggaran di semua pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia.[23]
Selama menjadi Plt Gubernur, ia mewajibkan Gerakan Pungut Sampah Setiap Jumat Pagi, yang meminta 72 ribu PNS DKI di lingkungan Pemprov DKI, anak-anak sekolah di Jakarta, serta pegawai BUMD DKI untuk memungut sampah pada waktu yang ditentukan. Kebijakan ini rencananya bakal tertuang dalam Instruksi Gubernur. [24] Ia juga mengubah sikapnya yang dengan keras menolak pemberian uang kerahiman bagi penyerobot lahan negara yang dulunya diatur dalam SK Gubernur yang telah dicabut, menjadi akan memberikan pemberian uang kerahiman sesuai dengan Perda yang akan diterbitkan. Basuki beralasan pemberian uang kerahiman akan mempermudah proses pemindahan penghuni lahan ilegal ke tempat yang lebih layak.[25] Uang ini diberikan dengan syarat hanya bagi warga yang telah lama menghuni. Besar uang kerahiman ini adalah 25 persen dari NJOP.[26]

Sebagai Gubernur

Basuki Tjahaja Purnama dilantik oleh Joko Widodo di Istana Negara.
Pada 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia.[27] Setelah pengumuman ini, DPRD DKI Jakarta mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri agar Basuki dilantik menjadi Gubernur.[27] Pengumuman ini dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan berbagai tentangan, antara lain dari FPI[28] dan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.[29] Front Pembela Islam menolak pengakatan Basuki dengan tiga dasar: (1) Basuki tidak beragama Islam, (2) perilaku Basuki dianggap arogan, kasar, dan tidak bermoral, (3) penolakan umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok.[28]
Penolakan FPI terhadap Basuki telah berlangsung selama beberapa bulan dan berujung pada bentrokan yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2014.[30] Saat itu, 200 orang massa FPI bentrok dengan petugas kepolisian di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.[30] Massa FPI melempar batu seukuran kepalan tangan ke arah polisi yang berjaga di sana, akibatnya 16 polisi terluka—dua di antaranya memar di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit—dan empat pegawai DKI terkena lemparan batu.[31][30] Massa FPI juga masuk ke dalam gedung DPRD dan mendorong barisan Polisi yang dalam kondisi tidak siap dan tidak menggunakan peralatannya.[30] Setelah berhasil dihalau oleh petugas kepolisian, massa FPI pindah ke depan Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan.[30]
Menanggapi demonstrasi yang diwarnai aksi pelemparan batu tersebut, Basuki mengirimkan surat rekomendasi pembubaran FPI kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri RI.[32] [33] Basuki meminta kepada kepolisian untuk menemukan dalang intelektual yang membuat massa bertindak anarkistis dalam unjuk rasa 3 Oktober 2014 tersebut.[33] Basuki berpendapatan bahwa meskipiun berorganisasi merupakan hak setiap warga negara, FPI menyalahi undang-undang dengan berlaku anarkistis saat berdemonstrasi.[33] Basuki memperkirakan bahwa aksi anarkistis tersebut direncanakan sebab ditemukan batu dan kotoran sapi yang sulit ditemui di tempat kejadian.[33] Di pihak lain, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhamad Taufik memandang unjuk rasa yang berakhir ricuh terjadi karena kesalahan Basuki yang menjadi akar permasalahan utama kekesalan FPI.[31]
Penolakan juga datang dari anggota DPRD DKI dari Koalisi Merah Putih.[29] Beberapa anggota DPRD DKI dari KMP, yaitu Muhamad Taufik dari fraksi Gerindra, Lulung Lunggana dari fraksi PPP, Nasrullah dari fraksi PKS, dan Maman Firmansyah dari fraksi PPP, bahkan turut serta turun ke jalan dan berorasi bersama FPI dan meneriakkan seruan untuk melengserkan Ahok, meskipun beberapa hari sebelumnya FPI melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia.[34] Puncaknya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Merah Putih tidak menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD tentang pengumuman Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 14 November 2014.[29]. Basuki akhirnya resmi dilantik sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Jokowi pada 19 November 2014 di Istana Negara. [35]

Penghargaan

Basuki memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 1 Februari 2007. Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia, yang dipilih oleh Tempo.
Basuki kembali mendapat penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award, yang diterimanya pada tanggal 16 Oktober 2013. Ia mendapat penghargaan ini karena usahanya membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta untuk dikaji ulang.[36]
Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 memberikannya gelar Tokoh Kontroversial.[butuh rujukan]

Kontroversi

Kasus proyek dermaga

Pada bulan April 2009, media memberitakan pemeriksaan Basuki oleh polisi setelah Pemilu untuk kasus proyek dermaga atau Pelabuhan ASDP di Kecamatan Manggar yang diduga bermasalah. Namun polisi menyatakan tidak ingin pemeriksaan ini berakhir dengan pembunuhan karakter oleh media massa. [37] Basuki mengeluarkan bantahan resmi melalui kuasa hukumnya dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyediakan lahan, bukan melaksanakan proyek tersebut. Keterangan Palsu Pada Akta Otentik dan Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang diperkarakan ternyata terjadi pada tahun 2007, setelah ia tak lagi menjabat. Basuki menyatakan bahwa ia hanya dipanggil menjadi saksi, bukan tersangka. [38]

Pelarangan pemotongan hewan kurban

Menjelang hari raya Idul Adha 1435 H, muncul isu bahwa pemerintah DKI Jakarta melarang penyembelihan dan penjualan hewan kurban yang merebak saat aksi demonstrasi yang dilakukan massa Front Pembela Islam di depan Gedung DPRD DKI, Jumat, 26 September 2014.[39][40] Basuki sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta membantah tuduhan ini dan menyatakan pemerintah DKI Jakarta tidak melarang kurban, tetapi melarang penjualannya di jalur hijau karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.[40]
Isu lain yang berkembang dari demonstrasi yang sama adalah isu pelarangan pemotongan hewan kurban di sekolah-sekolah.[39] Basis dari isu ini [39] adalah Ingub Nomor 67 tahun 2014, yang berisi:[41]
Mengatur dan mengendalikan lokasi pemotongan hewan kurban di sekolah, meliputi:
  1. Melarang kegiatan pemotongan hewan korban di lokasi sekolah pendidikan dasar.
  2. Membuat instruksi kepada-kepala bidang sekolah dasar agar menyelenggarakan pemotongan hewan ruminantia (RPH-R) Cakung dan Pulogadung Jakarta Timur, dan;
  3. Menetapkan tempat pemotongan hewan kurban di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan standar minimal tempat pemotongan hewan kurban dan juru sembelih halal.
Organisasi massa Islam seperti FPI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta Majelis Ulama Indonesia menentang instruksi ini dengan alasan kurban dapat menjadi bahan pelajaran untuk anak-anak.[41] Menanggapi isu ini, pemerintah DKI Jakarta membantah dan memberikan keterangan tambahan dengan menyatakan bahwa instruksi hanya berlaku untuk Sekolah Dasar, tidak untuk semua sekolah (SMP dan SMA dipersilakan).[39] Instruksi ini dikeluarkan karena ada masukan dari beberapa Kepala Sekolah Dasar yang khawatir kurban dapat mengganggu psikologis siswa.[40][39] Pemerintah DKI Jakarta juga menambahkan tidak akan memberikan hukuman apa pun bila ada Sekolah Dasar yang menyelenggarakan kurban di sekolahnya, namun mengharuskan hewan kurban tersebut diperiksa terlebih dahulu kesehatannya baik saat di penampungan maupun di tempat pemotongan.[39]

Sengketa APBD 2015

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: APBD DKI Jakarta 2015
Pada tahun 2015, pemerintahan Basuki terlibat sengketa dengan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan penetapan APBD tahun itu. Akibat sengketa ini, hingga Februari 2015 APBD DKI Jakarta belum ditetapkan.[42]

Referensi

  1. ^ a b c d e f g h i j k Asal Mula Basuki Tjahaja Dipanggil Ahok.
  2. ^ Artikel:"Ahok Resmi Jadi Gubernur DKI Jakarta, Ini Pernyataan Resmi DPRD" di Kompas.com
  3. ^ "Ahok Resmi Menjadi Gubernur DKI Jakarta" di Kompas.com
  4. ^ Artikel:"Sah! Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta" di detik.com
  5. ^ http://ahok.org/tentang-ahok/siapa-ahok/
  6. ^ "Jokowi, Ahok take a Kopaja to KPUD". The Jakarta Post. March 19, 2012. Diakses tanggal 20 March 2012.
  7. ^ "Hari Ini Ahok Resmi Jadi Plt Gubernur". Warta News. 1 Juni 2014. Diakses tanggal 1 Juni 2014.
  8. ^ Widodo 2010.
  9. ^ http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/29/10433061/Kisah.Ahok.dan.Ibu.Angkatnya.yang.Muslimah
  10. ^ "Basuki Tjahaja Purnama". www.jakarta.go.id. Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta. Diakses tanggal 27 February 2014.
  11. ^ a b c d e f g Profil Basuki Tjahja Purnama.
  12. ^ Mantan Bupati Belitung Timur Ungkap Kebohongan Ahok. Diakses dari situs berita itoday pada 15 November 2014
  13. ^ http://ahok.org/berita/news/pdf-buku-merubah-indonesia/
  14. ^ Basuki Tjahaja Purnama dalam buku Wajah DPR dan DPD, 2009-2014: latar belakang pendidikan dan karier. Diakses dari situs GoogleBooks pada 14 November 2014
  15. ^ Daftar Komisi II DPR RI. Diakses dari situs berita Okezone pada 14 November 2014
  16. ^ Ahok Bela Rakyat Tapi Kok Dilaporkan ke BK DPR RI. Diakses dari situs PetaPolitik pada 14 November 2014
  17. ^ Pembuktian Terbalik Diperlukan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Diakses dari situs DPR pada tanggal 15 November 2014
  18. ^ Ahok Pesimis Lolos Cagub Independen DKI Jakarta. Diakses dari situs beritasatu pada 15 November 2014
  19. ^ Afifah, Riana (19 Juli 2012). "Jokowi-Ahok Pemenang Pilkada Putaran Pertama". Kompas.com. Diakses tanggal 10 Maret 2014.
  20. ^ Afifah, Riana (28 September 2012). "Jokowi-Basuki Menangi Pilkada DKI Putaran II". Kompas.com. Diakses tanggal 10 Maret 2014.
  21. ^ Hari Ini Tahap Pelantikan Ahok Menjadi Gubernur DKI Dimulai. Diakses dari situs berita Viva News pada 14 November 2014
  22. ^ http://nasional.kompas.com/read/2014/06/11/2201269/Ahok.Tetap.Dukung.Prabowo.dan.Gerindra
  23. ^ http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/13/ahok-jokowi-presiden-saya-gubernur-prabowo-presiden-saya-mendagri
  24. ^ Ahok Buat Kebijakan Pungut Sampah Setiap Jumat Pagi. Diakses dari situs berita Tribun News pada 15 November 2014
  25. ^ Mudahkan Normalisasi Kali, Alasan Ahok Beri Uang Kerahiman Warga Lahan Ilegal. Diakses dari situs berita Kompas pada 15 November 2014
  26. ^ DKI Melunak Soal Uang Kerahiman, Ini Kata Ahok. Diakses dari situs berita Kompas pada 15 November 2014
  27. ^ a b Ferdinan 2014.
  28. ^ a b Wibowo 2014.
  29. ^ a b c Aziza 2014.
  30. ^ a b c d e Hermawan 2014.
  31. ^ a b Aco 2014.
  32. ^ Basuki Nyatakan Surat Pembubaran FPI Siap Dikirim. Diakses dari situs berita Antara pada 15 November 2014
  33. ^ a b c d Aditya 2
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

tri

Tri Rismaharini menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Surabaya, lulus pada tahun 1976, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980.
Ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 1987. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, lulus pada tahun 2002.[6] Dalam acara ITS EXPO, April 2014, Tri Rismaharini mengungkap keinginan untuk menjadi dosen di almamater seusai selesai mengabdi sebagai Wali Kota Surabaya.[7]
Pada 4 Maret 2015, ia mendapatkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS)[8]. Gelar kehormatan tersebut diberikan dalam bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.

Karier birokrat

  • Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (1997)
  • Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya (2001)
  • Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya (2001)
  • Kepala Bagian Bina Pembangunan (2002)
  • Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (2005)
  • Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (2005)
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (2008)
  • Wali Kota Surabaya (2010)

Kiprah politik

Wali Kota Surabaya

Tri Rismaharini mulai menata Kota Surabaya dari yang buruk penataannya sejak dirinya menjadi Kepala DKP. Ia melanjutkan tugas tersebut sejak dilantik menjadi wali kota pada 2010. Pada masa kepemimpinannya di DKP, hingga menjadi wali kota, Surabaya menjadi lebih asri dan tertata dengan baik dibandingkan sebelumnya, lebih hijau dan lebih segar.

Penataan Kota

Taman-taman kota yang dibangun Risma adalah pemugaran taman bungkul di Jalan Raya Darmo dengan konsep all-in-one entertainment park, taman di Bundaran Dolog, taman buah Undaan, serta taman di Bawean, dan di beberapa tempat lainnya yang dulunya mati sekarang tiap malam dipenuhi dengan warga Surabaya. Selain itu Risma juga membangun jalur pedestrian dengan konsep modern di sepanjang jalan Basuki Rahmat yang kemudian dilanjutkan hingga jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman.

Isu Pemberhentian

Belum setahun menjabat, pada tanggal 31 Januari 2011, Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana menurunkan Risma dengan hak angketnya.[9][10] Alasannya adalah karena adanya Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 56 tahun 2010 tentang Perhitungan nilai sewa reklame dan Peraturan wali kota Surabaya Nomor 57 tentang perhitungan nilai sewa reklame terbatas di kawasan khusus kota Surabaya yang menaikkan pajak reklame menjadi 25%. Risma dianggap telah melanggar undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 16/2006 tentang prosedur penyusunan hukum daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sebab Walikota tidak melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam membahas maupun menyusun Perwali.[11][12]
Keputusan ini didukung oleh 6 dari 7 fraksi politik yang ada di dewan, termasuk PDI-P yang mengusungnya. Hanya fraksi PKS yang menolak dengan alasan tindakan pemberhentian dirasa "terlalu jauh" dan belum cukup bukti dan data.[11]
Tentang Perwali nomor 57 yang diterbitkannya itu, Risma beralasan, pajak di kawasan khusus perlu dinaikkan agar pengusaha tidak seenaknya memasang iklan di jalan umum, dan agar kota tak menjadi belantara iklan. Dengan pajak yang tinggi itu, pemerintah berharap, pengusaha iklan beralih memasang iklan di media massa, ketimbang memasang baliho di jalan-jalan kota.[11]
Akhirnya, Mendagri Gamawan Fauzi angkat bicara akan hal ini dan menegaskan bahwa Tri Risma tetap menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan menilai alasan pemakzulan Risma adalah hal yang mengada-ada. Belakangan kemudian beredar kabar bahwa hal ini disebabkan banyaknya kalangan DPRD Kota Surabaya yang tidak senang dengan sepak terjang politik Tri Risma yang terkenal tidak kompromi dan terus maju berjuang membangun Kota Surabaya, termasuk menolak keras pembangunan tol tengah Kota Surabaya yang dinilai tidak akan bermanfaat untuk mengurai kemacetan dan lebih memilih meneruskan proyek frontage road dan MERR-IIC (Middle East Ring Road) yang akan menghubungkan area industri Rungkut hingga ke Jembatan Suramadu via area timur Surabaya yang juga akan bermanfaat untuk pemerataan pembangunan kota.

Isu Pengunduran Diri

Isu bahwa Wali Kota Surabaya ingin mengundurkan diri mulai berkembang ke publik setelah wawancara Risma di sebuah stasiun televisi swasta nasional pada pertengahan Februari 2014. Banyak hal yang menjadi latar belakang rencana pengunduran diri Risma mulai dari pemilihan dan pelantikan wakil wali kota yang menurutnya tidak sesuai prosedur, persoalan Kebun Binatang Surabaya, hingga persoalan pembangunan tol tengah kota Surabaya. Hampir sebagian besar masyarakat Surabaya menolak rencana pengunduran diri Risma dikarenakan prestasinya selama memimpin Surabaya, bahkan muncul gerakan di situs jejaring sosial yang bernama 'Save Risma' untuk mendukung kepemimpinan wali kota Tri Rismaharini. Isu ini menguat dengan asumsi ketidakcocokan antara Tri Rismaharini sebagai wali kota dengan Wisnu Sakti Buana sebagai wakil wali kota dikarenakan Wisnu merupakan salah satu tokoh dibalik rencana pemakzulan Risma pada awal tahun 2011. Isu tersebut mulai mereda setelah turun tangannya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bersama dengan pimpinan DPP PDI-P yang datang ke Surabaya pada 1 Maret 2014 yang juga didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mega meminta Risma melanjutkan masa jabatannya sebagai wali kota hingga berakhir pada 28 September 2015[13].

Insiden Taman Bungkul

Risma ikut bersama petugas membenahi Taman Bungkul yang mengalami kerusakan karena insiden bagi-bagi es krim gratis pada tanggal 11 Mei 2014
Pada 11 Mei 2014, perusahaan es krim Wall's yang berada dibawah naungan PT. Unilever Indonesia mengadakan acara bagi-bagi es krim gratis kepada masyarakat kota Surabaya. Acara ini diadakan di Taman Bungkul. Bagi-bagi es krim gratis itu dilakukan di tengah-tengah taman. Warga kemudian berbondong-bondong mendekati titik pembagian es krim hingga menerobos tanaman-tanaman. Bahkan kendaraan sepeda juga menginjak tanaman-tanaman disana. Kondisi semakin tidak terkendali, jalanan semakin macet, dan tanaman rusak parah.
Polisi & Satpol PP kemudian membubarkan acara itu sekitar pukul 10.00 WIB.
Tak lama kemudian, Risma datang ke lokasi. Ia lalu marah besar begitu melihat sendiri kondisi tanaman di Taman Bungkul. Begitu datang ia berkomentar semua tanaman rusak. Tanpa basa-basi, ia langsung menghampiri panitia penyelenggara acara bagi-bagi es krim. "Kalian tahu berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk buat Taman Bungkul jadi indah?!," ujarnya dengan nada tinggi. Risma kemudian meminta stafnya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya melaporkan penyelenggara acara ke jalur hukum. Ia meminta stafnya menggunakan undang-undang (UU) pengrusakan lingkungan sebagai dasar laporan.[14]
PT Unilever Indonesia Tbk, selaku penyelenggara program bagi-bagi es krim Wall's gratis di Taman Bungkul, Minggu 11 Mei 2014 lalu, siap bertanggung jawab dan menanggung semua biaya kerugian yang dialami Pemerintah Kota Surabaya. Insiden kerusakan taman akibat membludaknya jumlah warga yang datang merupakan kejadian yang tidak diprediksi oleh penyelenggara.
Area Sales Manajer Jawa Timur PT Unilever Indonesia Tbk, Dion Aji Setiawan mengatakan, pihaknya tidak menyangka bahwa, antusiasme warga Surabaya akan es krim gratis sangat tinggi. Dari pihak panitia penyelenggara hanya menyiapkan sebanyak 10.000 buah. Tapi, pengunjung yang datang mencapai 70.000 orang. Bahkan, banyak juga pengunjung yang datang dari luar Kota Surabaya. “Kejadian ini akan kami jadikan pelajaran. Kami akan segera sowan ke Bu Risma. Kami akan perbaiki semua kerusakan yang ada,” ujarnya.[15]

Penghargaan

Pada masa kepemimpinannya sebagai wali kota, Kota Surabaya meraih empat kali piala adipura berturut-turut yaitu tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 untuk kategori kota metropolitan.
Selain itu, kepemimpinan Risma juga membawa Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan.
Pada Oktober 2013, Kota Surabaya di bawah kepemimpinannya juga memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik yaitu Future Government Awards 2013 di dua bidang sekaligus yaitu data center dan inklusi digital menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik.[16]
Surabaya menerapkan sistem respon cepat (central clearing house) dengan mengambil inspirasi dari sistem respon pelanggan dari restoran cepat saji McDonald’s. Warga dapat mengirim keluhan dan saran dengan telepon, sms, surat elektronik, fax, situs internet dan sosial media. Surabaya membangun Broadband Learning Centre untuk memberi pelatihan bagi petani agar terkoneksi dengan jaringan sistem pelayanan daring[17]. Sistem ini memudahkan petani dan pekerja sektor lain untuk membangun akses pemasaran produk.
Taman bungkul yang pernah dipugarnya pun meraih penghargaan The 2013 Asian Townscape Award dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik se-Asia pada tahun 2013[18]. Pada Februari 2014, Tri Rismaharini dinobatkan sebagai Mayor of the Month atau wali kota terbaik di dunia untuk bulan Februari 2014 atas keberhasilannya selama memimpin Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang paling baik penataannya.[19]
Risma mengangkat United Europe Award pada acara kirab di Surabaya
Pada April 2014, Risma mengklaim bahwa Kota Surabaya telah mendapatkan penghargaan Socrates Award untuk kategori Future City dari European Business Assembly (EBA),[20] yang kemudian diarak di kota Surabaya.[21] Namun, penghargaan ini menimbulkan polemik setelah diketahui bahwa penghargaan yang diperoleh Risma bukanlah Socrates Award, tetapi United Europe Award yang dinobatkan bagi mereka yang memiliki kontribusi pribadi untuk integrasi Eropa.[22] Nama Risma dan Surabaya juga tidak masuk dalam daftar penerima Socrates Award di situs EBA.[23] Selain itu, menurut laporan Center for Investigative Reporting di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina, pada Agustus 2013, terdapat biaya yang harus dibayarkan untuk memperoleh penghargaan dari EBA, dan biaya untuk memperoleh United Europe Award adalah 3.900 euro.[23] Akibatnya, muncul dugaan bahwa Risma menggunakan anggaran kota untuk "membeli" penghargaan.[23] Juru bicara pemerintah kota Surabaya Muhammad Fikser menampik bahwa Risma telah menggunakan anggaran kota untuk mengambil penghargaan tersebut, dan menyatakan bahwa 3.900 euro digunakan untuk biaya seminar.[23]
Pada akhir tahun 2014, Surabaya menerima penghargaan internasional Future City versi FutureGov untuk Surabaya Single Window (SSW). Penghargaan ini diberikan untuk sistem pelayanan kemudahan izin investasi Kota Surabaya.[24][25]
Pada Februari 2015, Tri Rismaharini dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation atas keberhasilannya dalam merubah wajah Kota Surabaya dari yang kumuh penataannya menjadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi. Penghargaan ini diberikan kepada Risma karena dianggap sebagai figur enerjik yang antusias mempromosikan kebijakan sosial, ekonomi dan lingkungan secara nasional maupun internasional serta dinilai berhasil memanfaatkan lahan mati dan menyulapnya menjadi taman kota. Risma juga dipuji karena keberaniannya menutup kawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yaitu Gang Dolly, serta respon cepatnya dalam menangani korban insiden AirAsia QZ8501. [26]
Pada Maret 2015, nama Tri Rismaharini masuk dalam jajaran 50 tokoh berpengaruh di dunia versi majalah Fortune bersama dengan tokoh-tokoh lain seperti CEO Facebook Mark Zuckerberg, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan tokoh lainnya. Risma dinilai berhasil melakukan banyak terobosan luar biasa di Surabaya tentang lingkungan, dan ia juga dinilai telah berhasil mengubah kota besar dengan jutaan penduduk yang sarat polusi, kemacetan, dan kekumuhan menjadi kota metropolitan yang tertata, kaya akan taman lanskap dan ruang hijau lainnya. Risma juga dinilai berhasil mengubah banyak lahan pemakaman gersang menjadi ruang penyerapan air sehingga dapat menangkal banjir.[27]
Atas keberhasilannya membangun kembali citra kota Surabaya menjadi tertata rapi dan manusiawi, serta prestasinya sebagai kepala daerah yang mengabdikan diri kepada rakyat, pada tanggal 13 Agustus 2015, Tri Rismaharini menerima anugerah tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo bersama 14 tokoh lain di Istana Negara, Jakarta.[28] Bintang Jasa Utama adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.
Pada bulan November 2015, Risma memperoleh penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award. Ia memperoleh penghargaan ini bersama dengan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo. Penghargaan ini diperoleh karena selama menjabat sebagai wali kota Surabaya, Risma dinilai berhasil membangun Surabaya menjadi kota cantik dan tertata serta mengembangkan sistem e-procurement (lelang pengadaan barang elektronik) agar proses pelelangan menjadi transparan dan bebas korupsi. Ia juga dinilai berhasil membangun sistem e-goverment di Surabaya yang menyebabkan kontrol pengeluaran dinas-dinas menjadi lebih mudah, mencegah praktik korupsi, dan menghemat anggaran 600-800 miliar rupiah tiap tahunnya.[29]

Kontroversi

Kasus Pasar Turi

Pada bulan Mei 2015, PT Gala Bumi Perkasa selaku pengembang Pasar Turi melaporkan Tri Rismaharini yang menjabat sebagai wali kota Surabaya ke Polda Jawa Timur karena dianggap tidak kunjung melakukan pembongkaran terhadap Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Turi yang berada di depan bangunan Pasar Turi Baru. Hal ini dianggap oleh PT Gala Bumi Perkasa melanggar perjanjian yang dilakukan antara Pemerintah Kota Surabaya dan pengembang Pasar Turi. Di dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jika Pasar Turi telah selesai dibangun, maka pedagang di TPS akan dikembalikan ke gedung Pasar Turi. Setelah beberapa waktu, pengembang menyatakan bahwa pembangunan Pasar Turi telah selesai. Akan tetapi, Risma menyatakan pembangunan belum selesai, karena menurutnya pembangunan masih berjalan 80 persen dan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Di akhir bulan Oktober 2015, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengklaim bahwa Tri Rismaharini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan wewenang Pasar Turi. Risma dianggap menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali kota Surabaya karena melakukan pembiaran terhadap bangunan TPS Pasar Turi. Pernyataan ini didasarkan pada keterangan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP yang dikirimkan Polda Jatim kepada Kejaksaan Tinggi Jatim.[30] Penetapan tersangka Risma ini menjadi simpang siur setelah adanya bantahan secara terbuka dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji[31] dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.[32] Kapolri menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus Pasar Turi telah dihentikan sejak bulan September 2015.[33] Penetapan tersangka yang terjadi pada masa kampanye pilkada Surabaya 2015, dicurigai banyak pihak terkait dengan unsur politis untuk menjegal Tri Rismaharini sebagai calon wali kota Surabaya. Kecurigaan ini datang dari partai pengusungnya PDI-P[34] dan pedagang Pasar Turi sendiri.[35] Risma juga membantah bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan menyatakan bahwa kebijakannya yang menolak membongkar TPS Pasar Turi adalah untuk melindungi pedagang Pasar Turi dari pungutan-pungutan yang tidak wajar oleh pengembang.[36] Pada tanggal 25 Oktober 2015, Kapolri resmi menyatakan bahwa kasus Pasar Turi yang melibatkan Tri Rismaharini dihentikan dan memerintahkan penyidik untuk segera menerbitkan SP3 terhadap kasus ini.[37] PT Gala Bumi Perkasa juga resmi mencabut gugatannya terhadap Risma pada tanggal 26 Oktober 2015.[38]

Lihat pula

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)